Fenomena yang menonjol dari komposisi calon legislatif (caleg) partai peserta pemilu 2009 adalah banyaknya caleg yang berasal dari panggung hiburan. Dengan keunggulan dalam hal popularitas, parpol kini lebih memilih merekrut artis untuk dijadikan kader “instan” partai, ketimbang melakukan kaderisasi dari titik nol. Dari beragam ranah entertaiment, selebritas seorang artis diharapkan mampu mendulang suara suatu partai politi pada pemilu 2009 yang akan datang. Karena memang, antara panggung hiburan dan panggung politik memiliki kebutuhan yang sama: popularitas dan reputasi
Namun tentunya, label seorang artis untuk menjadi “caleg Partai A” atau “caleg Partai B” bermuara dari negosiasi politik yang panjang dan tidak sederhana. Penuh dengan kepentingan politik, prestise partai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rancang bangun strategi politik partai menuju tampuk kekuasaan mendatang.
Partai-partai yang merekrut artis yang hanya berdasar pada popularitas, justru hanya mempertunjukkan kesalahan pemahaman pada perspektif pepularitas dan politik. Politik adalah komitmen terhadap segala substansi yang berhubungan kepentingan publik dan kekuasaan. Sedangkan popularitas, adalah substansi yang lebih dinikmati oleh masing-masing individu. Pemahaman ini, harus benar-benar diresapi oleh partai politik yang merekrut artis. Jangan sampai, suatu partai merekrut artis karena berdasarkan popularitasnya, bukan pada kualitas individu.
Tidak tanggung-tanggung, partai yang dulu lekat dengan kaum pemuda dan intelektual seperti PAN, memboyong para artis untuk masuk dalam daftar calegnya. Deretan nama seperti Wulan Gurtino, Marini Zumarnis, Eko Patrio, Ikang Fawzi, Derry Drajad, Adrian Maulana, Raslina Rasyidin, sampai pada Mandra terpampang menjadi “jualan manis” PAN.
Begitu pula dengan Partai Golkar. Caleg artis yang diusungnya antara lain, Tantowi Yahya, Nurul Arifin, dan Jeremy Thomas. Sementara PDIP memasang Rieke Dyah Pitaloka, Edo Kondologit dan Dedy “Mi`ing” Gumelar. Tidak ketinggalan, Partai Buruh pun ikut pamer calon. Sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU, partai ini mengajak Pinkan Mambo untuk ditempatka di daerah pemilihan Sumatra Utara.
Argumen para pemimpin parpol yang merekrut para artis untuk menjadi caleg, bahwa mereka sudah melalui proses kaderisasi partai, tidak menjamin seorang artis memiliki loyalitas dan pemahaman tentang politik. Bisa dilihat, kader bukan artis yang sudah bertahun-tahun bersama partainya, bisa menjadi “tupai” dengan pindah ke partai lain atau membuat partai baru. Apalagi, seorang artis yang melewati proses kaderisasi yang singkat. Untuk kader berperilaku tupai seperti ini, patut diwaspadai loyalitas dan visinya untuk bangsa.
Idealnya, seorang kader partai politik harus memiliki loyalitas, militansi, dan berkomitmen terhadap ideologi partainya. Pencapaian untuk menjadi seorang kader yang disebutkan diatas, tidak bisa dicapai hanya dengan kaderisasi yang singkat. Mungkin sulit ditemui, kader-kader partai seperti Bung Karno dengan marhaenisme-nya, atau Semaun yang berjiwa sosialisme.
Melirik sejenak ke Amerika, Demokrasi di Negeri Paman Sam tersebut sudah sangat maju. Dengan standar pendidikan yang tinggi, maka tidak heran jika para artis bisa saja masuk ke arena panggung politik. Artis Ronald Reagan mengukir sejarah dengan melangkah ke Gedung Putih, sementara Arnold Schwarzeneger sebagai Gubernur Amerika. Atau ke Perancis, dengan presiden Francois Mitterand yang juga seorang novelis yang cukup produktif, memimpin Perancis pada tahun 1981 hingga 1995. Bahkan, negara tetangga kita, Filipina yang pernah dipimpin oleh Presiden Joseph Estrada.
Menyimak banyaknya negara yang bisa dijadikan contoh masuknya artis ke dalam arena politik, menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara. Dalam tulisan teoritisi komunikasi politik, Dan Nimmo (1989), ada dua jenis politisi. Pertama politisi wakil yaitu politisi yang menjadi perwakilan politik individu atau kelompok. Biasanya, mendapatkan keuntungan berupa hak istimewa untuk masuk ke jabatan publik baik di legislatif maupun di eksekutif tanpa harus menguji militansi, loyalitas, dan pengalaman politik mereka.
Kedua, politisi ideolog yaitu politisi yang merepresentasikan nilai-nilai normatif dan loyalitas individu dalam bentuk perjuangan politik kolektif yang diusung partai politik. Meskipun politisi wakil dan ideolog membawa label partai yang sama, substansi dan pembobotan aktivitasnya tentu saja sangat berbeda. Politisi wakil, bukan lahir dari suatu mekanisme kaderisasi yang panjang, melainkan karena “magnet popularitas” yang dianggap memadai untuk menjadi duta partai politik. Dalam konteks inilah, seringkali caleg artis mendapatkan momentumnya.
Walaupun para artis terkesan dimanfaatkan partai untuk mendongkrak popularitas dan finansial partai, namun ada juga artis yang memang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, aktivitas sosial dan LSM. Contohnya adalah Alm. Sophan Sophian, Nurul Arifin dan Rieke Dyah Pitaloka. Dua nama terkahir, selain aktivitasnya di LSM, juga aktif dalam menyuaraka isu-isu yang terkait persoalan gender dan hak asasi manusia.
Harapannya, berbondong-bondongnya artis masuk ke dalam arena politi,k jangan hanya berdsarkan popularitas belaka, namun juga komitmennya terhadap kepentingan publik. Kita tunggu saja, program-program yang akan dipaparkan oleh “sang penghibur”, jangan hanya janji-janji dan gombalisasi